Kasus-kasus Hukum yang Melibatkan Donald Trump

Tauaja.com – Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, telah terlibat dalam berbagai kasus hukum baik selama masa jabatannya maupun setelahnya. Beberapa kasus ini terkait dengan bisnisnya, perilaku selama kampanye, serta tindakannya selama dan setelah masa kepresidenan. Berikut adalah beberapa kasus hukum yang signifikan yang melibatkan Donald Trump.

1. Kasus Pemakzulan Pertama (2019) – Impeachment terkait dengan Ukraina

Pada 2019, Donald Trump menjadi presiden pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang dimakzulkan dua kali. Pemakzulan pertama terjadi pada Desember 2019, setelah DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) AS mengajukan dakwaan terhadap Trump terkait penyalahgunaan kekuasaan dan obstructing Congress (menghalangi penyelidikan). Kasus ini berfokus pada percakapan telepon Trump dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, di mana Trump diduga meminta Ukraina untuk membuka penyelidikan terhadap saingan politiknya, Joe Biden, yang pada saat itu menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Trump juga dituduh menahan bantuan militer untuk Ukraina sebagai tekanan agar penyelidikan tersebut dilakukan.

Pada Februari 2020, Senat AS, yang mayoritas dipimpin oleh Partai Republik, membebaskan Trump dari kedua dakwaan tersebut, dengan suara yang hampir seluruhnya partisan.

2. Kasus Pemakzulan Kedua (2021) – Serangan ke Gedung Capitol

Pada Januari 2021, setelah insiden serangan terhadap Gedung Capitol oleh pendukung Trump pada 6 Januari, ia kembali dimakzulkan untuk kedua kalinya oleh DPR. Kali ini, dakwaan terhadap Trump adalah “menghasut pemberontakan,” karena dianggap telah mengobarkan semangat massa dengan pidato yang ia sampaikan sebelum serangan tersebut. Trump dituduh menghasut kerusuhan dengan klaim palsu tentang kecurangan pemilu dan mendesak pendukungnya untuk beraksi.

Meski demikian, pada Februari 2021, Senat kembali membebaskan Trump dari dakwaan ini, dengan banyak senator dari Partai Republik memilih untuk tidak menghukumnya.

3. Kasus Penipuan Pajak – Investigasi oleh Manhattan District Attorney

Salah satu kasus hukum terbesar yang dihadapi Trump setelah masa kepresidenannya adalah investigasi terkait penipuan pajak dan laporan keuangan yang tidak akurat. Pada 2021, Manhattan District Attorney Cyrus Vance Jr. meluncurkan penyelidikan terhadap Trump Organization, perusahaan keluarga Trump, terkait dugaan penipuan pajak dan pelanggaran keuangan lainnya.

Pada Juli 2021, Trump Organization dan mantan CFO perusahaan, Allen Weisselberg, didakwa dengan 15 tuduhan kriminal terkait penghindaran pajak. Vance menyelidiki apakah Trump dan perusahaan miliknya melaporkan nilai properti secara tidak akurat kepada otoritas pajak untuk mengurangi pajak yang dibayar, atau apakah mereka mengurangi kewajiban pajak dengan cara lain. Kasus ini adalah salah satu yang terus berlangsung dan bisa berujung pada tuduhan pidana.

Pada 2023, Trump didakwa dalam kasus ini, menghadapi tuduhan pidana terkait dengan penghindaran pajak yang terjadi selama bertahun-tahun. Ia terancam menghadapi hukuman penjara jika terbukti bersalah.

4. Kasus Penyalahgunaan Keuangan di Trump Organization

Investigasi lain yang sedang berjalan terkait dengan manajemen keuangan dan praktek bisnis Trump Organization. Beberapa kasus ini berfokus pada dugaan penggelapan pajak dan pelaporan keuangan yang tidak akurat. Misalnya, Trump dituduh menggunakan aset pribadi dan perusahaan untuk kepentingan pribadi, yang dapat mencakup penyalahgunaan dana kampanye atau pengalihan dana dari proyek-proyek bisnis. Ini juga terkait dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh anggota keluarga dan pejabat perusahaan Trump.

Pada 2022, New York Attorney General Letitia James mengajukan gugatan sipil terhadap Trump, anak-anaknya, dan Trump Organization, dengan tuduhan melakukan penggelembungan nilai aset secara ilegal untuk memperoleh keuntungan finansial. Kasus ini menuntut ganti rugi yang signifikan dan dapat berujung pada pembekuan aset.

5. Kasus Penyalahgunaan Dokumen dan Investigasi FBI

Pada 2022, Donald Trump terlibat dalam kontroversi besar terkait dengan penyalahgunaan dokumen yang bersifat rahasia dan sensitif. Setelah meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2021, Trump diduga menyimpan sejumlah dokumen resmi milik pemerintah di Mar-a-Lago, kediaman pribadinya di Florida. Dokumen-dokumen ini termasuk beberapa arsip yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara dan seharusnya diserahkan kepada Arsip Nasional.

Pada Agustus 2022, FBI melakukan penggerebekan di Mar-a-Lago untuk mencari dokumen yang belum dikembalikan ke pemerintah. Trump menghadapi tuduhan penyalahgunaan dokumen resmi yang terkait dengan keamanan negara dan kemungkinan melanggar hukum tentang pengelolaan informasi sensitif. Ini adalah salah satu kasus yang mengancam Trump dengan hukuman pidana, karena pelanggaran terhadap Undang-Undang Penyimpanan Informasi Sensitif.

6. Kasus Pemilihan 2020 – Tuduhan Kecurangan dan Pengaruh

Setelah kekalahannya dalam Pemilu 2020, Trump menghadapi sejumlah kasus hukum terkait upayanya untuk membatalkan hasil pemilu. Salah satu yang paling terkenal adalah usaha Trump dan timnya untuk mempengaruhi pejabat negara bagian Georgia agar membatalkan suara hasil pemilu, terutama dengan menekan Brad Raffensperger, Sekretaris Negara Georgia, untuk “mencari” suara yang hilang.

Pada 2023, Trump menghadapi investigasi dari Departemen Kehakiman AS dan pejabat negara bagian Georgia, yang mengarah pada tuduhan potensi pengaruh ilegal terhadap hasil pemilu. Kasus ini menambah daftar panjang tantangan hukum yang dihadapi Trump setelah kepresidenannya.

7. Kasus Pelecehan Seksual

Selain masalah finansial dan politik, Donald Trump juga menghadapi beberapa tuduhan pelecehan seksual yang telah mencuat sejak kampanye presidensialnya pada 2016. Sejumlah wanita menuduh Trump melakukan pelecehan seksual atau serangan di berbagai waktu dalam hidup mereka. Meskipun Trump membantah semua tuduhan ini, beberapa kasus tetap berlanjut melalui proses hukum. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah gugatan oleh E. Jean Carroll, seorang jurnalis dan penulis, yang mengklaim Trump telah menyerangnya pada 1990-an.

Pada 2023, Carroll berhasil memenangkan gugatan perdata terhadap Trump, dengan pengadilan memutuskan bahwa Trump harus membayar ganti rugi dalam kasus pencemaran nama baik.

Kesimpulan

Donald Trump terlibat dalam berbagai kasus hukum yang mencakup bidang pidana, perdata, dan politik. Kasus-kasus ini memiliki potensi dampak besar terhadap reputasi dan masa depannya, baik di dunia politik maupun bisnis. Meskipun Trump telah berhasil menghindari beberapa tuntutan hukum, seperti dalam kasus pemakzulan, tantangan hukum yang dihadapinya tetap menjadi topik hangat yang mempengaruhi opini publik dan posisi politiknya. Dengan berbagai kasus yang sedang berlangsung, masa depan hukum Trump akan terus menarik perhatian dunia.