Rencana Vietnam untuk Pemangkasan Kementerian dan Pengurangan Pegawai Negara

Vietnam berencana untuk melakukan pemangkasan jumlah kementerian dan lembaga pemerintah secara signifikan, mengurangi dari 30 menjadi 22 lembaga dalam upaya untuk menghemat anggaran negara. Langkah ini diambil sebagai bagian dari kebijakan reformasi yang terinspirasi oleh Presiden AS Donald Trump, yang sebelumnya juga mengambil langkah serupa dengan menyederhanakan struktur pemerintahannya. Walaupun langkah Vietnam ini berpotensi mengefisiensikan anggaran negara, hal tersebut juga menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar, terutama terkait dengan pemecatan 100.000 pegawai negeri yang akan terjadi dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Pemangkasan jumlah kementerian dan lembaga ini menandakan perubahan besar dalam struktur pemerintahan Vietnam yang selama ini menganggap pekerjaan di sektor publik sebagai pekerjaan seumur hidup. Namun, langkah ini mendapat reaksi beragam dari para pegawai negeri dan masyarakat. Meski demikian, Vietnam memiliki target besar untuk mencapai kemajuan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sebesar 7,1 persen pada tahun 2024, dan target pertumbuhan delapan persen pada tahun 2025. Negara ini juga berencana untuk menjadi negara berpendapatan menengah pada tahun 2030 dan negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Vietnam berusaha memangkas jumlah pegawai negeri dan mengurangi beban birokrasi yang membengkak. Hal ini, menurut pihak pemerintah, dapat memangkas pengeluaran negara hingga USD 4,5 miliar dalam lima tahun ke depan, meskipun akan ada biaya lebih dari USD 5 miliar untuk pensiun dini dan pesangon bagi pegawai yang terdampak. Meskipun pemerintah berpendapat bahwa langkah ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, banyak pegawai negara yang merasakan dampaknya secara langsung. Beberapa di antaranya bahkan merasa kehilangan kehormatan setelah diberhentikan atau terancam pemecatan.

Salah satu pegawai yang terkena dampak pemangkasan ini adalah Thanh, seorang produser televisi yang telah bekerja selama 12 tahun di stasiun televisi pemerintah Vietnam. Thanh menyatakan bahwa saluran berita yang ia tempatkan pekerjaannya sudah ditutup, dan satu dari lima penyiar yang bekerja di stasiun tersebut telah diberhentikan. Tanpa adanya peringatan sebelumnya, Thanh diberitahu bahwa pekerjaannya akan dihentikan, meskipun ia diberi pemberitahuan dua minggu sebelumnya. Ia pun harus mencari pekerjaan lain untuk mendukung kehidupannya dan keluarganya. Setelah mengalami hal tersebut, ia merasa sakit hati dan merasa bahwa pekerjaan yang pernah ia banggakan kini berubah menjadi kehilangan kehormatan.

Meskipun ada tantangan besar dalam mengimplementasikan reformasi ini, pihak berwenang di Vietnam menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dan memangkas birokrasi yang selama ini dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi. Beberapa pegawai negeri yang bekerja di kementerian yang terdampak reformasi ini menyatakan bahwa mereka merasa khawatir bahwa pegawai yang cakap dan terampil—yang memiliki opsi untuk bekerja di sektor swasta—akan memilih untuk keluar dari pekerjaan mereka, meninggalkan sektor publik dengan kekurangan tenaga ahli.

Langkah yang diambil oleh Vietnam ini tak terlepas dari upaya mereka untuk mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan efisiensi pemerintah. Ini bukan hanya sekadar pemotongan biaya, tetapi juga upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih ramping yang mampu memberikan pelayanan publik dengan lebih baik dan lebih cepat. Reformasi ini juga bertujuan untuk memperbaiki kualitas birokrasi, yang selama ini sering dianggap sebagai penghambat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Namun, di sisi lain, kebijakan pemangkasan pegawai negeri ini juga memicu berbagai kekhawatiran. Salah satunya adalah tentang siapa yang akan dipilih untuk tetap bekerja di pemerintahan dan siapa yang akan terkena pemecatan. Beberapa pegawai negeri merasa bahwa keputusan mengenai siapa yang akan dipertahankan tidak sepenuhnya didasarkan pada kemampuan dan kinerja mereka, melainkan pada keputusan politik yang bisa berdampak buruk pada kualitas pelayanan publik.

Pada sisi lain, kampanye antikorupsi yang digalakkan oleh pemerintah Vietnam juga menjadi salah satu alasan utama dibalik pemangkasan jumlah kementerian dan lembaga pemerintah. Pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, yang merupakan sekretaris jenderal Partai Komunis Vietnam, telah menunjukkan tekad untuk mengatasi korupsi yang selama ini merajalela di tubuh pemerintahan. Melalui reformasi ini, pemerintah berusaha untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang bersih, dengan memotong jumlah lembaga dan kementerian yang dianggap menjadi tempat berlindung bagi pejabat-pejabat yang lemah atau yang terlibat dalam praktik korupsi.

Namun, tidak sedikit yang meragukan efektivitas dari langkah ini dalam jangka panjang. Sebagian kalangan berpendapat bahwa reformasi yang dilakukan secara terburu-buru dapat menyebabkan ketidakstabilan sementara, baik dalam hal perekonomian maupun dalam struktur pemerintahan yang ada. Tentu saja, langkah besar ini akan menghadirkan tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan implementasi kebijakan yang lebih efisien dan pemerintahan yang lebih transparan. Selain itu, ada pula pertanyaan besar mengenai keberlanjutan reformasi ini setelah implementasi awal.

Pemerintah Vietnam juga menghadapi tantangan besar dalam menciptakan pemerintahan yang efisien dan bebas dari korupsi tanpa menciptakan kerugian sosial yang terlalu besar. Untuk itu, Vietnam harus mampu mengelola proses ini dengan hati-hati, memastikan bahwa pemecatan pegawai dan pengurangan jumlah kementerian dan lembaga tidak berdampak buruk pada kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah Vietnam dapat menyeimbangkan reformasi birokrasi dengan kepentingan sosial dan ekonomi negara.

Secara keseluruhan, langkah yang diambil oleh Vietnam menunjukkan niat untuk memperbaiki kualitas pemerintahan dan perekonomian negara melalui pemangkasan biaya yang tidak efisien. Namun, bagaimana hasilnya akan bergantung pada pelaksanaan dan pengelolaan yang hati-hati, serta kemampuan untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik meskipun dengan sumber daya manusia yang lebih terbatas.

Sumber : Sindo News